Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget HTML #1

Tes Wawasan Kebangsaan ( TWK ) CPNS | BHINNEKA TUNGGAL IKA Part 2

Tes Wawasan Kebangsaan ( TWK ) CPNS | BHINNEKA TUNGGAL IKA Part 2

C. APLIKASI BHINNEKA TUNGGAL IKA DI INDONESIA

Alfazzablog - Integrasi nasional merupakan kesatuan atau persatuan dalam satu wadah atau negara yang terdiri dari berbagai kondisi wilayah yang berbeda secara geografis, berbeda budaya, suku/etnik, ras, bahasa, agama, status sosial, dan aspek kehidupan lainnya di bawah ideologi dan konstitusi yang sama dan memiliki cita-cita yang sama dalam mewujudkan tujuan nasionalnya.

baca juga artikel sebelumnya mengenai Tes Wawasan Kebangsaan ( TWK ) CPNS | BHINNEKA TUNGGAL IKA Part 1.

  • Pembinaan dan penyelenggaraan tata kehidupan bangsa dan negara Indonesia disusun atas dasar hubungan timbal balik antara falsafah Pancasila, cita-cita dan tujuan nasional, serta kondisi sosial budaya dan pengalaman sejarah yang menumbuhkan kesadaran tentang kemajemukan dan keBhinneka Tunggal Ikaannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan nasional.
  • Bangsa Indonesia menyadari bahwa kemajemukan etnik/suku, ras, sosial, budaya, dan agama, merupakan kepelbagaian yang berbeda satu sama lain, namun demi kepentingan bersama, menuju masyarakat yang makmur dan sejahtera, kepelbagaian menjadi penguat sehingga terintegrasi secara nasional sejak Indonesia merdeka di bawah ideologi Pancasila.
  • Kemajemukan yang terintegrasi secara nasional menjadi kondisi potensi nasional yang harus dapat menempatkan nilai-nilai keBhinneka Tunggal Ikaan sebagai landasan dan pedoman dalam mewujudkan stabilitas nasional dan ketahanan nasional dengan segala aspek-aspek yang ada di dalamnya.
  • Aktualisasi pemahaman nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika yang termaktub dalam Pancasila sebagai filsafat dan pandangan hidup bangsa perlu dipahami dan dikembangkan serta diimplementasikan dalam berinteraksi sosial,
  • Karena nilai-nilai yang terkandung dalam ke Bhinneka Tunggal Ikaan mempunyai fungsi sebagai motivasi dan rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan dan perbuatan dalam bermasyarakat, dan berpemerintahan, baik di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia.
  • Bhinneka Tunggal Ika juga berfungsi untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional dari pada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa atau daerah, dengan tetap menghormati kepentingan lain, selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.
  • Pemahaman nilai-nilai keBhinneka Tunggal Ikaan harus dijadikan arahan, pedoman, acuan dan tuntunan bagi setiap individu dalam bertindak dan membangun serta memelihara tuntutan bangsa yang terintegrasi secara nasional demi keutuhan NKRI yang dikenal dengan masyarakat multikultural.
  • Implementasi atau penerapan nilai-nilai ke Bhinneka Tunggal Ikaan harus tercermin pada pola pikir, pola sikap dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan NKRI daripada kepentingan pribadi atau kelompok.
  • Pengaktualisasian pemahaman nilai-nilai ke Bhinneka Tunggal Ikaan agar terintegrasi secara nasional dalam kemajemukan sosial budaya masyarakat, implementasinya harus tergambar dalam kehidupan politik, sosial budaya, dan seluruh aspek kehidupan berbangsa dalam penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis.
  • Sosialisasi aktualisasi nilai-nilai ke Bhinneka Tunggal Ikaan harus dilaksanakan oleh seluruh komponen bangsa untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang demokratis dan berkeadilan serta mampu menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan golongan dan individu, menghormati Hak Asasi Manusia (HAM), tidak terjadi kesewenangan kekuasaan tetapi sebaliknya yang terjadi adalah hubungan yang harmonis, saling menghargai tugas dan wewenang masing- masing, serta memantapkan keyakinan warga terhadap nilai-nilai ke Bhinneka Tunggal Ikaan. Hal tersebut tampak dalam wujudnya pemerintahan yang kuat, aspiratif dan terpercaya sehingga kepercayaan warga terhadap pelaksana pemerintahan terjamin,
  • Penerapan aktualisasi pemahaman nilai- nilai keBhinneka Tunggal Ikaan yang terintegrasi dalam kehidupan keseharian akan menciptakan tatanan masyarakat yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata.
  • Aktualisasi pemahaman nilai-nilai ke Bhinneka Tunggal Ikaan harus mampu menumbuh kembangkan kehidupan bermasyarakat yang saling berinteraksi secara sinergis antara satu daerah dengan daerah lain yang berbeda budaya, etnik/suku, bahasa, agama, dan strata sosial dalam mewujudkan sistem integrasi nasional yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh warga serta daya saing bangsa.
  • Penerapan aktualisasi nilai-nilai ke Bhinneka Tunggal Ikaan dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima dan menghormati segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan hidup sekaligus sebagai karunia Sang Pencipta.
  • Setiap warga diarahkan agar mampu mengembangkan budaya daerah yang saling berinteraksi dan mengisi secara sinergis dengan budaya daerah lainnya.
  • Dengan berpedoman pada Bhinneka Tunggal Ika, masyarakat harus mampu mewujudkan kebudayaan nasional yang merupakan perpaduan harmonis alamiah dari kebudayaan daerah yang dapat dikembangkan sebagai jati diri bangsa, mampu mewujudkan sistem hukum nasional yang dapat mengakomodasi dan mengakar pada nilai-nilai dan norma- norma hukum yang berlaku dan berkembang di tengah-tengah masyarakat dan diabadikan untuk kepentingan nasional.
  • Kemudian mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi demi peningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diabadikan bagi peningkatan hakikat dan martabat bangsa. Implementasi ini juga akan menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun dan bersatu tanpa membeda-bedakan suku, asal-usul daerah, agama atau kepercayaan, serta golongan berdasarkan status sosialnya.
  • Untuk mewujudkan integrasi nasional dalam masyarakat yang majemuk, peranan penyelenggara negara sangat diperlukan, di samping keikutsertaan seluruh warga.
  • Setiap pemimpin pemerintahan dari seluruh unsur, berkewajiban untuk mendorong setiap warga negara memiliki hak untuk memberikan kontribusinya dalam setiap keputusan pemerintah, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legislasi yang mewakili kepentingannya sesuai perundang-undangan.
  • Partisipasi harus dibangun oleh pemimpin atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Dengan partisipasi ini setiap unsur akan merasa ikut memiliki dan berperan serta bertanggung jawab atas keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
  • Penerapannya bahwa hukum harus dijalankan secara adil tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk Hak Asasi Manusia. Untuk itu, seorang pemimpin pemerintahan harus berpegang teguh terhadap prinsip peraturan sehingga dapat menekan segala bentuk penyimpangan. Di samping itu, setiap informasi harus diterima oleh mereka yang membutuhkan karena transparansi yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi harus dapat dipahami serta dapat dimonitor warganya.
  • Dengan sikap keterbukaan maka akan lebih membuka wawasan masyarakat sehingga tidak akan menimbulkan tuntutan karena dapat memahami kesulitan atau permasalahan yang sedang dihadapi oleh pemerintah. Respon oleh masyarakat harus selalu disahuti sesuai kebutuhannya dalam rangka peningkatan pelayanan secara terus-menerus. Para pemimpin harus dapat memastikan bahwa lembaga-lembaga negara/badan usaha yang dipimpinnnya harus berusaha untuk melayani stakeholdernya serta responsif terhadap aspirasi masyarakat yang multikultural sehingga lembaga-lembaga negara/badan usaha ini akan menerima timbal baliknya berupa kepercayaan masyarakat.
  • Secara kesepakatan, berbagai kebijakan maupun prosedur yang diambil merupakan pilihan terbaik yang memberikan manfaat bagi kepentingan integral. Kesepakatan sedemikian akan dirasakan secara nasional sehingga dapat menumbuhkan semangat nasionalisme yang tinggi. Selain itu setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai kesempatan yang sama dengan adanya kesetaraan untuk meningkatkan dan menjaga kesejahteraannya. Hal ini akan mengurangi kesenjangan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga dapat dijadikan pilar kekuatan dan ketahanan nasional.
  • Berbagai proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber- sumber yang tersedia semaksimal mungkin. Untuk itu, pemerintah harus menghindari tindakan pemborosan dalam bentuk apapun.
  • Dengan tindakan pemaksimalan sumber daya yang ada akan terbentuk budaya hemat energi yang sudah dilakukan banyak negara dan seluruh sumber daya yang dimiliki benar- benar digunakan untuk kemakmuran rakyat.
  • Pertanggungjawaban atau akuntabilitas pemerintah tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.
  • Para penyelenggara pemerintahan dan publik harus mempunyai perspektif pengaktualisasian pemahaman nilai-nilai ke Bhinneka Tunggal Ikaan. Hal ini untuk mewujudkan integrasi dalam masyarakat majemuk, pengembangan yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan dalam pembangunan. Dengan visi pemerintah memiliki banyak kesempatan dalam menyiapkan program-program bangunan nasional berdasar kearifan lokal dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang multikultural sebagai salah satu pilar ketahanan nasional.
  • Pada prinsipnya integrasi nasional dalam masyarakat multikultural akan terwujud dengan kerja sama pihak penyelenggara pemerintahan dengan mengoptimalkan kepentingan masyarakat sesuai keberadaan sumber daya alam dan sumber daya manusia sesuai eksistensi yang dimiliki. Untuk itu, para pemimpin khususnya yang berasal dari aparatur pemerintah sebagai penanggung jawab terselenggaranya integrasi nasional dalam masyarakat multikultural harus memiliki kompetensi dan pertanggung jawaban kepada Tuhannya maupun kepada lingkungannya, baik lingkungan formal(dalam organisasi antara atasan dan bawahan) maupun lingkungan masyarakatnya. Dengan demikian akuntabilitas kinerja pemerintah selaku penyelenggara negara, berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja atas tindakannya sebagai penyelenggara negara.
  • Paparan yang disampaikan sebelumnya merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh para aparat penyelenggara negara dalam pelaksanaan sistem pemerintahan yang berkesinambungan. Untuk itu pemerintah juga harus menyediakan Remunerasi(perbaikan nasib termasuk di dalamnya tambahan penghasilan) yang menjadi hak bagi para aparat penyelenggara pemerintahan sehingga akan menambah motivasi dan dedikasi bagi para penyelenggara negara ini dalam menerapkan etos kerja profesional yang prima, optimal, dan ultima.
  • Masyarakat Indonesia dengan keberagaman budaya, strata sosial, ekonomi, bahasa, dan agama, harus dapat mengaktualisasikan pemahaman nilai-nilai keBhinneka Tunggal Ikaan dalam kehidupan kesehariannya terutama dalam bersosialisasi dengan yang berbeda agama, bahasa, adat istiadat dan kebiasaan melalui perilaku saling pengertian, saling menghormati, saling menghargai, dan toleran terhadap setiap aktivitas warga. Terselenggaranya kehidupan kenegaraan yang baik menunjukkan kekuatan suatu negara dalam mencapai tujuan negara sekaligus menjadi pilar nasionalisme untuk mendapat kepercayaan dan pengakuan di dunia internasional
CONTOH 50 SOAL TWK BHINNEKA TUNGGAL IKA

Posting Komentar untuk "Tes Wawasan Kebangsaan ( TWK ) CPNS | BHINNEKA TUNGGAL IKA Part 2"