Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget HTML #1

Tes Wawasan Kebangsaan ( TWK ) CPNS | NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Part 1

alfazzablog - Pengertian tes Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah tes yang menguji ruang lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Tujuan dan fungsi tes ini, yaitu untuk mengetahui sejarah Indonesia dari sebelum merdeka sampai reformasi.

Baca juga artikel saya mengenai Tes Wawasan Kebangsaan ( TWK ) CPNS | BHINNEKA TUNGGAL IKA Part 2 

A. MASYARAKAT INDONESIA PADA MASA KOLONIAL

1. Masa Pendudukan Belanda dan Inggris

a. Pada Masa VỌC

sumber gambar : sejarah-negara.com

Setelah Belanda berhasil menanamkan kekuasaan perdagangan dan ekonomi di Indonesia maka pada tanggal 20 Maret 1602 Belanda membentuk kongsi dagang yang diberi nama Vereenidge Oostindische Compagnie atau yang lebih dikenal dengan nama VOC

VOC ini merupakan anjuran dari Oldenbarnevelt yang mendapatkan izin dan hak istimewa dari Ratu Belanda. 

VOC diperbolehkan berdagang di Indonesia antara daerah Tanjung Harapan Afrika Selatan sampai Selat Magelhaens di ujung Amerika Selatan, Pulau Formosa (Taiwan) sampai ke Benua Australia, sedangkan bangsa lain dilarang di daerah tersebut. 

Tujuan dibentuknya VOC adalah untuk mencegah persaingan antarpedagang Belanda serta memperkuat persaingan antarpedagang Eropa lainnya.

Untuk mendapatkan keleluasaan di Indonesia dalam berdagang, VOC mempunyai hak istimewa. Hak istimewa (hak oktroi) meliputi:

  1. hak monopoli perdagangan;
  2. hak memiliki tentara;
  3. hak mengadakan perjanjian dengan raja-raja di Indonesia; 
  4. hak mencetak uang;
  5. hak untuk mengumumkan perang; dan
  6. hak mendirikan benteng.

Walaupun VOC memiliki hak istimewa tersebut, namun VOC harus tetap tunduk kepada Pemerintah Belanda. Untuk dapat memonopoli perdagangan rempah-rempah, 

Voc melakukan pelayaran Hongi, yakni misi pelayaran Belanda yang ditugasi mengawasi, menangkap, dan mengambil tindakan terhadap para pedagang dan penduduk pribumi yang dianggapnya melanggar ketentuan perdagangan Belanda. 

Selain memiliki hak istimewa VOC juga memiliki hak ekstirpasi, yaitu hak untuk menebang tanaman rempah-rempah yang dianggap kelebihan jumlahnya dengan tujuan untuk menstabilkan harga. Selain kedua hak tersebut VOC juga memiliki hak untuk memungut pajak yang meliputi:

  1. Verplichte leverantie, yaitu kewajiban bagi raja pribumi untuk membayar pajak hasil bumi kepada Belanda, dan
  2. Contingenten, yaitu pajak sewa tanah yang harus dibayar rakyat dengan hasil bumi.

selain itu, VOC menjalankan politik devide et impera yang bertujuan untuk memecah belah rakyat Indonesia. VOC mampu menguasai Indonesia pada masa itu disebabkan oleh:

  1. VOC adalah organisasi dagang yang tertib dan para pengurusnya bekerja keras sehingga maju dengan pesat.
  2. Banyak kerajaan di Indonesia yang mudah dikuasai VOC karena politik adu domba.
  3. Para pedagang di Nusantara belum memiliki kesatuan dan persatuan yang kuat.

Namun perjalanan VOC mengalami kemunduran dan bahkan runtuh pada tanggal 31 Desember 1799, yang disebabkan oleh:

  1. Perang-perang yang dilakukan membutuhkan biaya yang besar padahal hasil dari bumi Indonesia telah terkuras habis dan kekayaan Indonesia sudah telanjur terkirim ke Belanda sehingga VOC tidak kuat lagi membiayai perang-perang tersebut.
  2. Kekayaan menyebabkan para pegawai VOC melupakan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab mereka terhadap pemerintah dan masyarakat. Untuk lebih memperkaya diri, mereka melakukan tindak korupsi.
  3. Terjadinya jual beli jabatan. Seorang VOC yang ingin pulang ke negerinya karena sudah terlampau kaya atau pensiun dapat menjual jabatannya kepada orang lain dengan harga tinggi sehingga menjadi sistem suap yang merajalela.
  4. Tumbuhnya tuan-tuan tanah partikelir. Pemerintah yang kekurangan biaya untuk membiayai pemerintahannya dan perang terpaksa menjual tanah-tanah yang luas kepada orang-orang partikelir dengan hak pertuanan.
  5. Kekurangan biaya tersebut tidak dapat ditutup dengan hasil penjualan tanah saja, VOC harus juga mencari pinjaman. Akibatnya, hutang VOC semakin besar.
  6. Pada akhir abad ke-18, VOC tidak mampu lagi memerangi pedagang - pedagang Eropa lainnya (Inggris Perancis, Jerman) yang dengan leluasa berdagang di Nusantara sehingga monopoli VOC hancur.

Keberadaan VOC sudah tidak dapat dipertahankan lagi maka harta milik dan utang-utangnya diambil alih oleh Pemerintah Belanda. Pemerintah kemudian membentuk Komisi Nederburg untuk mengurusinya, termasuk mengurusi wilayah VOC di Indonesia (1800-1907).

b. Masa Hindia Belanda

sumber gambar : foto.tempo.co

Napoleon Bonaparte seorang penguasa Perancis (Belanda menjadi jajahan Perancis) menguasai Indonesia pada Tahun 1807-1811. 

Napoleon Bonaparte mengangkat Louis Napoleon menjadi wali negeri Belanda dan negeri Belanda diganti namanya menjadi Koninkrijk Holland. 

Untuk mengurusi Indonesia, Napoleon mengangkat Herman Willem Daendels menjadi gubernur jenderal di Indonesia (1808-1811). 

Tugas utama Daendels adalah untuk mempertahankan Jawa dari serangan Inggris. Dengan demikian perhatian Daendels yang utama ditujukan pada pertahanan dan keamanan, yaitu sebagai berikut.

  1. Membentuk tentara gabungan yang terdiri atas orang-orang Bugis, Makassar, Bali, Madura, dan Ambon.
  2. Menjadikan Kota Batavia sebagai benteng pertahanan.
  3. Membuat galangan beserta kapalnya di Surabaya.
  4. Membangun Pelabuhan Cirebon, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Tanjung Merak.
  5. Membangun jalan raya dari Anyer sampai Panarukan sepanjang 1.000 km. Pembangunan jalan ini menyebabkan ribuan orang mati karena kelelahan, siksaan, kelaparan, dan penyakit. Daendels tidak pernah mau menghiraukan penderitaan rakyat sehingga ia mendapat julukan Jenderal Guntur.

Untuk memperoleh dana Daendels menjual tanah-tanah kepada orang- orang swasta. Hal ini mengakibatkan munculnya tanah-tanah partikelir di sekitar Batavia, Bogor, Indramayu, Pamanukan, Besuki, dan sebagainya. 

Bahkan, rumahnya sendiri di Bogor dijual kepada pemerintah, tetapi rumah itu tetap ditempatinya sebagai rumah tinggalnya. 

Tindakan Daendels kejam tersebut menyebabkan raja-raja Banten dan Mataram memusuhinya. Untuk menutup utang-utang Belanda dan biaya-biaya pembaruan tersebut, Daendels kembali menjual tanah negara beserta isinya kepada swasta sehingga timbulah sistem tuan tanah di Jawa yang bertindak sebagai raja daerah, misalnya di sekitar Batavia dan Probolinggo. 

Kekejaman Daendels tersebut terdengar sampai ke Perancis. Akhirnya, dia dipanggil pulang karena dianggap memerintah secara autokrasi dan Indonesia diperintah oleh Janssens.

c. Masa Inggris

Keberhasilan Inggris mengalahkan yang Perancis di Eropa menyebabkan kekuasaan Belanda atas Indonesia bergeser ke tangan Inggris. 

Untuk itulah ditanda-tangani Kapitulasi Tuntang (1811) antara Inggris dengan Belanda yang isinya Belanda menyerahkan Indonesia ke tangan Inggris dari tangan Janssens kepada Thomas Stamford Raffles, seorang Letnan Gubernur Jenderal Inggris untuk Indonesia. Oleh karena itu, beralihla: Indonesia dari tangan Belanda ke tangan Inggris.

Adapun langkah-langkah yang diambil Raffles adalah sebagai berikut.

  1. Membagi Pulau Jawa menjadi 16 karesidenan.
  2. Para bupati dijadikan pegawai negeri.
  3. Melaksanakan perdagangan bebas.
  4. Melaksanakan land rente (pajak sewa tanah) dan Raffles menjual tanah kepada swasta.
  5. Menghapuskan perbudakan.
  6. Kekuasaan para raja dikurangi. Di Yogyakarta, Pangeran Notokusumo diangkat sebagai Paku Alam (1813), akibatnya Mataram Yogyakarta pecah menjadi dua, yakni Kasultanan Mataram di bawah HB III dan Pakualaman di bawah Paku Alam I.

Pada tanggal 13 Agustus 1814, di Eropa ditandatangani Perjanjian London oleh Inggris dan Belanda yang isinya Belanda memperoleh kembali sebagian besar daerah koloninya termasuk Indonesia. Oleh karena itu pada tahun 1816, Raffles meninggalkan Indonesia dan Belanda kembali berkuasa di Indonesia.

d. Masa Hindia Belanda II

Dengan diadakannya Perjanjian London maka pihak Belanda kembali memperoleh jajahannya di Indonesia, namun ada wilayah yang tidak dikembalikan pada Belanda, yaitu daerah Sumatera dan sekitarnya. 

Kemudian Belanda membentuk Komisaris Jenderal yang akan melaksanakan kembali kekuasaan di Indonesia yang beranggotakan Elout, Buyskes, dan Van der Capellen. 

Pada bulan Maret 1816, Raffles menyerahkan kekuasaannya kepada John Fendall. Kemudian Raffles segera menuju Singapura dan membangun Kota Singapura (1819). Singapura dijadikan pusat pertahanan Inggris sampai Perang Dunia II. 

Daerah kekuasaan yang diserahkan Raffles, oleh John Fendall diserahkan kepada Komisaris Jenderal pada tanggal 19 Agustus 1816. Dengan demikian,Indonesia sepenuhnya menjadi daerah kekuasaan Belanda dan diberi nama Nederlandsch Indie (Hindia Belanda).

2. Masa Pendudukan Jepang

Pada tanggal 8 Maret 1942, Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda Letnan Jenderal Heinter Poorten, atas nama Angkatan Perang Sekutu di Indonesia, menyerah tanpa syarat kepada pimpinan tentara Jepang Letnan Jenderal Hitoshi Imamura. 

Penyerahan tanpa syarat tersebut ditandai dengan persetujuan Kalijati yang diadakan di Subang, Jawa Barat. Isi persetujuan tersebut adalah penyerahan hak atas tanah jajahan Belanda di Indonesia kepada pemerintahan pendudukan Jepang. Artinya, bangsa Indonesia memasuki periode penjajahan yang baru.

Meskipun kedatangan Jepang sama tujuannya seperti Belanda, yaitu ingin menguasai Indonesia namun Jepang diterima baik oleh rakyat Indonesia. Berikut alasan yang melatarbelakangi perbedaan sikap tersebut.

  • Jepang menyatakan bahwa kedatangannya di Indonesia tidak untuk menjajah, bahkan bermaksud untuk membebaskan rakyat Indonesia dari belenggu penjajahan Belanda.
  • Jepang melakukan propaganda melalui Gerakan 3A (Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia).
  • Jepang mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia yang datang dengan maksud hendak membebaskan rakyat Indonesia.
  • Adanya semboyan Hakko Ichiu, yakni dunia dalam satu keluarga dan Jepang adalah pemimpin keluarga tersebut yang berusaha menciptakan kemakmuran bersama,

Pada tahap Jepang berkuasa, Jepang mengambil alih pabrik-pabrik gula milik Belanda untuk selanjutnya dikelola oleh pihak swasta Jepang misalnya, Meiji Seito Kaisya dan Okinawa Seito Kaisya. Adapun dalam tahap restrukturisasi (menyusun kembali struktur), Jepang membuat kebijakan - kebijakan berikut.

  • Sistem autarki, yakni rakyat dan pemerintah daerah wajib memenuhi kebutuhan sendiri untuk menunjang kepentingan perang Jepang.
  • Sistem tonarigumi, yakni dibentuk organisasi rukun tetangga yang terdiri atas 10-20 kepala keluarga untuk mengumpulkan setoran kepada Jepang.
  • Jepang memonopoli hasil perkebunan berdasarkan UU No. 22 Tahun 1942 yang dikeluarkan oleh gunseikan.
  • Adanya pengerahan tenaga untuk kebutuhan perang.

Sebagai usaha penunjang kebutuhan perang, Jepang memberlakukan mobilitas sosial yang meliputi:

  1. Pelaksanaan kinrohosi atau latihan kerja paksa.
  2. Pelaksanaan romusha atau kerja paksa tanpa bayar selamanya.
  3. Pembentukan tonarigumi atau organisasi rukun.

Sedangkan bentuk organisasi kemiliteran yang dibentuk Jepang adalah sebagai berikut.

  1. Seinendan, yaitu barisan pemuda yang berumur 14-22 tahun.
  2. Joysi Seinendan, yaitu barisan cadangan atau seinendan putri.
  3. Bakutai, yaitu pasukan berani mati.
  4. Keibodan, yaitu barisan bantu polisi yang anggotanya berusia 23-35 tahun. Barisan ini di Sumatera disebut Bogodan dan di Kalimantan disebut Borneo Konon Hokokudan.
  5. Hisbullah, yaitu barisan semimiliter untuk orang Islam.
  6. Heiho, yaitu pembantu prajurit Jepang yang anggotanya berusia 18-25 tahun. Jawa Sentotai, yaitu barisan benteng perjuangan Jawa.
  7. Suisyintai, yaitu barisan pelopor.
  8. Peta atau Pembela Tanah Air, yaitu tentara daerah yang dibentuk oleh Kumakichi Harada berdasarkan Osamu Serei No. 44 tanggal 23 Oktober 1943. 
  9. Gokutokai, yaitu korps pelajar yang bentuk pada bulan Desember 1944.
  10. Fujinkai, yaitu himpunan wanita yang dibentuk pada tanggal 23 Agustus 1943.

Namun pada akhirnya rakyat Indonesia menyadari bahwa Jepang sangat berbahaya bagi Indonesia karena kekejaman serta penindasannya terhadadap rakyat Indonesia. 

Sehingga sejak awal tahun 1944 rasa simpati rakyat Indonesia terhadap Jepang sudah mulai berkurang dan berubah menjadi semacam kebencian. Munculah gerakan - gerakan perlawanan terhadap Jepang, seperti Gerakan 3A, Putera, dan Peta. Salah satu contoh pemberontakan bangsa Indonesia yang terbesar terhadap Jepang adalah pemberontakan Peta Blitar tanggal 4 Februari 1945.

Adapun untuk memperkuat pengaruh Jepang, diajarkan pula penggunaan aksara Kanji, Hiragana, dan Katakana. 

Pengajarannya dilakukan di sekolah-sekolah, melalui koran nasional berbahasa Jepang, dan dibukanya kursus-kursus berbahasa Jepang. Hal ini merupakan hal yang positif bagi bangsa Indonesia dan bermanfaat sampai sekarang karena Indonesia bisa mengembangkan bahasa Indonesia.

B. PROKLAMASI KEMERDEKAAN

1. Persiapan Kemerdekaan Indonesia

Kekalahan Jepang pada Perang Pasifik sudah sangat jelas sehingga pada 1 Maret 1945 Jenderal Kumakichi Harada mengumumkan dibentuknya suatu badan khusus yang bertujuan untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia yang bernama Dokuritsu Junbi Cosakai atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang beranggotakan 62 orang yang diketuai oleh Dokter K.R.T. 

Radjiman Wedyodiningrat dan diwakili oleh R.P. Suroso. Pelantikannya dilakukan di Jakarta di Gedung Jambon. PPLIPKI diresmikan pada 29 Mei 1945 yang dihadiri oleh seluruh anggota dan dua orang pembesar militer Jepang, yaitu Panglima tentara Wilayah Ketujuh Jenderal Izagaki jang menguasai Jawa serta Panglima Wilayah Keenam belas Jenderal Yuichiro Nagano. 

Sidang berlangsung dari tanggal 29 Mei-1 Juni 1945. Dalam sidang ini membicarakan dasar filsafat negara Indonesia merdeka yang kemudian dikenal dengan nama Pancasila. Setelah persidangan pertama tersebut selesai, BPUPKI menunda persidangannya hingga bulan Juli 1945. 

Namun pada tanggal 22 Juli 1945 membentuk Panitia Sembilan atau Panitia Kecil. Panitia Sembilan tersebut menghasilkan dokumen yang berisi asas dan tujuan negara Indonesia merdeka. Dokumen tersebut terkenal dengan nama Piagam Djakarta yang isinya adalah sebagai berikut.

  1. Ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi para pemeluknya.
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
  3. Persatuan Indonesia.
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan.
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Piagam Djakarta kemudian menjadi Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 namun diadakan perubahan pada sila pertama, yaitu Ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi para pemeluknya menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Perubahan ini disebabkan keanekaragaman masyarakat Indonesia dalam beragama. Pada tanggal 7 Agustus 1945 Jenderal Terauchi menyetujui terbentuknya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang menggantikan BPUPKI. 

Anggota PPKI terdiri dari 21 orang yang diketuai oleh Ir. Sukarno dan Drs. Mohammad Hatta sebagai wakilnya. Namun, tanpa seizin Jepang PPKI dijadikan oleh pemimpin - pemimpin bangsa Indonesia sebagai badan perjuangan milik bangsa Indonesia dengan menambah anggotanya menjadi 27 orang.

2. Peristiwa Rengasdengklok

Pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang megerah tanpa syarat kepada sekutu namun berita tersebut dirahasiakan oleh Jepang dari rakyat Indonesia. 

Namun, berita tersebut diketahui oleh para pemuda dari wilayah Bandung tanggal 15 Agustus 1945 melalui siaran radio BBC (British Broadcasting Corporation) London. 

Pada 15 Agustus 1945 Ir. Sukarno dan Drs. Mohammad Hatta baru kembali ke tanah air dari memenuhi panggilan Panglima Mandala Asia Tenggara, Marsekal Terauchi yang berkedudukan di Saigon, Vietnam. 

Para pemuda yang tergabung dalam angkatan baru mengadakan pertemuan setelah mendengar kekalahan Jepang.

Namun dengan segala macam bukti dan logika, Ir. Sukarno menolak pandangan para pemuda karena golongan tua berpendapat bahwa kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan melalui revolusi yang terorganisir. 

Hal ini disebabkan oleh Proklamasi Kemerdekaan baru akan dibicarakan pada sidang PPKI 18 Agustus 1945. 

Tetapi hal ini pun tidak dapat ditanggapi oleh golongan pemuda dan para pemuda beranggapan harus menjalankan prinsip semula. 

Oleh karena terdapat perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda, maka mendorong golongan muda untuk membawa Ir. Sukarno dan Drs. Mohammad Hatta ke Rengasdengklok pada 16 Agustus 1945 agar tidak terpengaruh oleh Pemerintah Jepang. 

Selain itu mereka akan dengan mudah mengawasi tentara Jepang yang hendak datang ke Rengasdengklok, Karawang, Jawa Barat.

Saat di Jakarta baru terjadi perundingan antara golongan tua dengan golongan muda. Dari perundingan tersebut terjadi kesepakatan bahwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan di Jakarta. 

Laksamana Muda Maeda Tadashi mengizinkan rumahnya dijadikan sebagai tempat perundingan dan bahkan menjamin keselamatan para pemimpin bangsa Indonesia tersebut. Akhirnya, Sukarno-Hatta dijemput dari Rengasdengklok dengan jaminan taruhan nyawa dari Mr. Ahmad Subardjo bahwa proklamasi Kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan selambat-lambatnya pada 17 Agustus 1945.

CONTOH 50 SOAL TWK NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA


Posting Komentar untuk "Tes Wawasan Kebangsaan ( TWK ) CPNS | NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Part 1"