Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget HTML #1

Tes Wawasan Kebangsaan ( TWK ) CPNS | UUD 1945 Part 2

Tes Wawasan Kebangsaan ( TWK ) CPNS | UUD 1945 Part 2

Alfazzablog - Assalamualaikum , apakabar kalian semua ? kali ini mimin akan melanjutkan materi mengenai tes CPNS dengan sub bab UUD 1945 part 2 , kalo kemaren kan part 1 , sekarang lanjut ke UUD 1945 part 2, gimana ? masih semangat kan ? 

Artikel kali ini mimin juga memberikan contoh soal dibagian paling bawah artikel , mimin buat soal sebanyak 50 soal pilihan ganda beserta jawabanya.

Kalian bisa baca juga artikel saya sebelumnya mengenai CPNS sub bab UUD 1945, kalian bisa klik disini Tes Wawasan Kebangsaan ( TWK ) CPNS | UUD 1945 Part 1


Tes CPNS BAB UUD 1945 Part 2

D. PEMBUKAAN UUD 1945

1. Pembukaan UUD 1945 Merupakan pernyataan Kemerdekaan Indonesia 

Pembukaan UUD 1945 merupakan proklamasi yang terperinci, oleh karena itu tidak bisa dirubah meskipun oleh MPR. 

Pembukaan UUD 1945 senantiasa melekat pada kelangsungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan mengubah Pembukaan UUD 1945 berarti telah membubarkan NKRI yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945

Pembukaan UUD 1945 dianggap sebagai Proklamasi terperinci karena di dalam Pembukaan UUD 1945 berisi ide dan landasan negara Indonesia merdeka. 

Landasan Indonesia merdeka adalah pada hukum Tuhan. Kemerdekaan merupakan hak asasi manusia secara individu dan kolektif yang bersumber pada keberadaan manusia sebagai makluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini diperjelas pada Pembukaan UUD 1945 alinea III.

Yang dilakukan bangsa Indonesia setelah memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah dengan mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang tercantum pada pembukaan UUD 1945 alinea V. 

Sementara cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia diperjelas dalam alinea II pembukaan UUD 1945 dengan mewujudkan Indonesia bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. 

Sehingga di sini bisa kita lihat bahwa Pembukaan UUD 1945 selain berisi pernyataan terperinci kemerdekaan Indonesia juga berisi pernyataan kemerdekaan Indonesia, ide dan gagasan dasar, identitas utama, serta nilai dasar NKRI.

2. Pokok Pikiran Pembukaan UUD 1945

Dalam Pembukaan UUD 1945 terdapat empat pokok pikiran yang merupakan dasar falsafah negara. Keempat pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut.

  1. Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
  2. Negara Indonesia hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
  3. Negara Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan kerakyatan dalam permusyawaratan dan perwakilan.
  4. Negara Indonesia berdasarkan Ketuhan Yang maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Apabila kita perhatikan dari keempat pokok pikiran tersebut tampak bahwa pokok - pokok pikiran tersebut tidak lain adalah pancaran dari dasar falsafah negara Pancasila ke dalam pasal-pasal UUD 1945.

3. Makna Alinea dalam Pembukaan UUD 1945

a. Alinea I:

  1. Keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan melawan penjajah dalam segala bentuk penjajahan.
  2. Pernyataan subjektif bangsa Indonesia untuk menentang dan menghapus penjajahan di atas dunia.
  3. Pernyataan objektif bangsa Indonesia bahwa penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Pemerintah Indonesia mendukung
  4. kemerdekaan bagi setiap bangsa.

b. Alinea ll:

  1. Kemerdekaan yang dicapai bangsa Indonesia adalah melalui pergerakan melawah penjajah.
  2. Adanya momentum yang harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan.
  3. Bahwa kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan namun harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

c. Alinea Ill:

  1. Motivasi spritual yang luhur bahwa kemerdekaan kita adalah berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa.
  2. Keinginan yang didambakan oleh segenap bangsa Indonesia terhadap suatu kehidupan yang berkesinambungan antara kehidupan material dan spritual, serta kehidupan di dunia dan di akhirat.
  3. Pengukuhan pernyataan proklamasi kemerdekaan.

d. Alinea IV:

  • Adanya fungsi dan sekaligus tujuan negara Indonesia, yaitu
    • Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
    • Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 
    • Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
  • Kemerdekaan bangsa Indonesia telah disusun dalam UUD. Bentuk negara Indonesia adalah republik.
  • Sistem pemerintahan negara berdasarkan kedaulatan rakyat (demokrasi).
  • Dasar negara adalah Pancasila.

4. Proklamasi Kemerdekaan dan Pembukaan UUD 1945

Di dalam terbentuknya suatu negara terdapat persyaratan yang harus dipenuhi yang terdiri atas rakyat, wilayah, serta pemerintah yang berdaulat. 

Pada saat Proklamasi 17 Agustus 1945 Indonesia baru mempunyai rakyat dan wilayahnya saja dan belum mempunyai pemerintahan yang berdaulat. 

Sehingga Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 mendorong Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945 melakukan sidang. 

Tujuan dari sidang adalah untuk mewujudkan potensi negara yang lahir akibat proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus menjadi negara yang nyata dan utuh.

Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 menetapkan Pembukaan UUD 1945. Dengan ditetapkannya Pembukaan UUD 1945 maka lahirlah NKRI karena sudah memenuhi unsur konstitusi negara. 

Proklamasi kemerdekaan melahirkan UUD 1945 yang pada akhirnya melahirkan NKRI. Proklamsi Kemerdekaan, Pembukaan UUD 1945, dan NKRI merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan.

5. Pembukaan UUD 1945 Merupakan Staat Fundamental Norm

Sesuai dengan teori yang diajukan oleh Notonegoro, Pembukaan UUD 1945 merupakan pokok-pokok kaidah negara yang fundamental, karena:

  1. Ditinjau dari proses terjadinya Pembukaan UUD 1945 dibuat dan ditetapkan oleh pembentuk negara yaitu PPKI serta dijelmakan dalam pernyataan lahir.
  2. Ditinjau dari isinya, Pembukaan UUD 1945 memuat dasar negara cita-cita kerohanian negara, dasar cita-cita negara.

E. SISTEMATIKA DAN ISI POKOK UUD 1945

Sistematika UUD 1945 terdiri dari tiga bagian, yaitu Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan.

  • Pembukaan UUD 1945 terdiri dari empat pokok pikiran, seperti yang sudah dijelaskan pada sub bab sebelumnya.
  • Batang tubuh UUD 1945 terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 3 aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan 
  • Penjelasan UUD 1945 terdiri dari penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Berikut isi penjelasan UUD 1945:
    • Suatu pernyataan bahwa Pembukaan UUD 1945 memuat 4 pokok pikiran.
    • Tujuh pokok sistem pemerintahan negara, yaitu sebagai berikut.
      • Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum (rechstaat). tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machstaat).
      • Sistem konstitusional.
      • Kekuasaan negara tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
      • Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang setara dengan MPR.
      • Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.
      • Menteri adalah pembantu presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR.
      • Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.
  • Penjelasan pasal demi pasal.

F. AMANDEMEN UNDANG - UNDANG

1. Alasan Amandemen UUD 1945

Amandemen UUD 1945 dilakukan karena beberapa alasan, yaitu

  • UUD 1945 disusun pada masa persiapan kemerdekaan Indonesia dalam situasi yang serba mendesak, maka ada beberapa pasal tidak lagi sesuai dengan situasi dan persoalan kenegaraan sekarang. 
  • Adanya penafsiran para pemimpin terdahulu terhadap beberapa pasal diarahkan untuk keuntungan diri sendiri.

2. Landasan Amandemen UUD 1945

  • Pasal 1 Tap MPR No. XIII/MPR/1998 (tentang pembatasan masa jabatan presiden dan wakii presiden), "Presiden dan Wakii Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan".
  • Pasal 37 UUD 1945 tentang wewenang MPR untuk mengubah UUD 1945. Sidang Umum MPR tanggal 14-21 Oktober 1999.
  • Tap MPR No. IX/MPR/1999 tentang Penugasan BP MPR RI untuk Melanjutkan Perubahan UUD Negara RI Tahun 1945.

3. Tahap-tahap Amandemen UUD 1945

  • Tahap Pertama
    • Dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 1999. Ada 9 pasal yang diubah, yaitu pasal S ayat (1), pasal 7, pasal 9 ayat (1) dan (2), pasal 13 ayat (2) dan (3), pasal 14 ayat (1) dan (2), pasal 15, pasal 17 ayat (2) dan (3), pasal 20 ayat (1), (2), (3) dan (4), dan pasal 21 ayat (1).
  • Tahap Kedua
    • Dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2000. Ada 24 pasal yang diubah, yaitu pasal 18 ayat (1)-(7), pasal 18A ayat (1) dan (2), pasal 18B ayat (1) dan (2), pasal 19 ayat (1)-(3), pasal 20 ayat (5), pasal 20A ayat (1)-(4), pasal 22A, pasal 228, pasal 25A, pasal 26 ayat (2) dan (3), pasal 27 ayat (3), pasal 28A, pasal 28B ayat (1) dan (2), pasal 28D ayat (1)-(4), pasal 28E ayat (1)-(3), pasal 28F, pasal 28G ayat (1) dan (2), pasal 28H ayat (1)- (4), pasal 281 ayat (1)-(5), pasal 28J ayat (1) dan (2), pasal 30 ayat (1)-(5), pasal 36A, pasal 36B, dan pasal 36C.
  • Tahap Ketiga
    • Dilaksanakan pada tanggal 9 November 2001. Ada 19 pasal yang diubah, yaitu pasal 1 ayat (2) dan (3), pasal 3 ayat (1) s/d (3), pasal 6 ayat (1)-(3), pasal 6A ayat (1), (2), (3), (5), pasal 7A, pasal 7B ayat (1)-(7), pasal 7C, 8 ayat (1)-(3), pasal 11 ayat (2) dan (3), pasal 17 ayat (4), pasal 22C ayat (1)-(4), pasal 22D ayat (1)-(4), pasal 22E ayat (1)-(3), pasal 23F ayat (1) dan (2), pasal 23G ayat (1) dan (2), pasal 24 ayat (1) dan (2), pasal 24A ayat (1)- (5), pasal 24B ayat (1)-(4), pasal 24C ayat (1)-(6).
  • Tahap Keempat
    • Dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2002. Ada 17 pasal yang diubah, yaitu pasal 2 ayat (1), pasal 6A ayat (4), pasal 8 ayat (3), pasal 11 ayat (1), pasal 16, pasal 23B, pasal 23D, pasal 24 ayat (3), pasal ayat (1)-(5), pasal 32 ayat (1) dan (2), ayat (4) dan (5), pasal 34 ayat (1)-(4), pasal 37 ayat (1)-(5), Aturan Peralihan Pasal 1-IlI, dan Aturan Tambahan pasal I dan II.

G. ISI UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

(yang dipadukan dengan

Perubahan I, II, III & IV)

PEMBUKAAN

(Preambule)

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu lalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. 

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang Kemerdekaan, perdamalan abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk Susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

BERIKUT MIMIN KASIH 50 SOAL , SELAMAT MENGERJAKAN


Posting Komentar untuk "Tes Wawasan Kebangsaan ( TWK ) CPNS | UUD 1945 Part 2"