Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget HTML #1

Tes Wawasan Kebangsaan ( TWK ) CPNS | UUD 1945 Part 1

Tes Wawasan Kebangsaan ( TWK ) | UUD 1945 Part 1

Alfazzablog - Assalamualaikum , apakabar kalian semua ? kali ini mimin akan melanjutkan materi mengenai tes CPNS dengan sub bab UUD 1945 , kalo kemaren kan yang Pancasila , sekarang lanjut ke UUD 1945 , gimana ? masih semangat kan ?

Kalian bisa baca deh artikel saya sebelumnya mengenai CPNS sub bab Pancasila, kalian bisa klik disini Tes Wawasan Kebangsaan ( TWK ) | UUD 1945 Part 1

Tes seputar UUD 1945 ini bertujuan untuk menguji pengetahuan peserta tentang UUD 1945. 

Materi tes ini antara lain meliputi sejarah lahirnya UUD 1945, komponen-komponen UUD 1945, amandemen UUD 1945, dan lain-lain. 

Agar sukses dalam mengerjakan tes ini, peserta tes harus memahami elemen-elemen yang ada di dalam UUD 1945.

A. SEJARAH UUD 1945

1. Perencanaan Undang-Undang Dasar 1945 

Perencanaan pembuatan UUD 1945 sudah dilakukan sejak tanah air kita masih dalam penjajahan Jepang. Hal ini menyebabkan mengapa pada masa itu bangsa Indonesia berhasil memperoleh sebuah Rencana Undang-Undang Dasar (UUD). 

Saat Jepang mengalami kekalahan saat peperangan melawan pihak Sekutu maka Jepang meminta bantuan yang sebesar-besarnya dari rakyat Indonesia dengan janji kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. 

Dengan adanya pengumumuman tersebut maka rakyat Inonesia menyambutnya dengan gembira, walaupun perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka tidak bergantung pada Janji Jepang, Pada zaman Jepang bangsa Indonesia tampaknya bekerja sama dengan Jepang. Namun pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap menyusun kekuatannya.

Untuk mempersiapkan pelaksanaan janji tersebut, maka pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Pemerintah Jepang membuat Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang beranggotakan 62 orang yang diketuai oleh Dokter K.R.T. Radjiman Widyodiningrat dan diwakili oleh R.P. Suroso dan orang Jepang yang bernama lchibangase Yosio.

Masa perencanaan UUD ini dilakukan menjadi dua kali sidang, yaitu
  • Sidang yang pertama tanggal 29 Mei-1 Juni 1945. Dalam sidang pertama ini dibahas tentang dasar negara.
  • Sidang kedua pada tanggal 10 Juli-17 Juli 1945. Dalam sidang ini dibahas tentang perencanaan UUD.
Pada saat sidang kedua ini dibentuklah suatu Panitia Hukum Dasar yang bertugas merencanakan UUD yang terdiri dari 19 anggota dan diketual oleh ir. Soekarno. 

Oleh Panitia Hukum Dasar ini dibentuklah Panitia Kecil yang bertugas merencanakan UUD dengan memerhatikan pendapat-pendapat dari rapat sidang BPUPKI serta rapat-rapat Panitia Hukum Dasar.

Panitia kecil ini terdiri dari 7 orang, yaitu :
  • Mr. Wongsonegoro


  • R. Sukardjo


  • Mt. A.A. Maramis


  • Mr. R. Pandji Singgih

  • H. Agus Salim
  • Dr. Sukiman


Tanggal 13 Juli 1945, panitia kecil ini telah dapat menyelesaikan pekerjaannya serta memberikan laporannya tentang Rencana UUD kepada Panitia Hukum Dasar.Setelah beberapa kali sidang, maka pada tanggal 16 Juli 1945, BPUPKI menerima dan menyetujui sebuah Rancangan UUD. 

Setelah tugas BPUPKI selesai maka untuk mengerjakan tugas yang lainnya dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang diketuai oleh Ir. Soekarno dan wakil Drs. Moh. Hatta. 

Panitia ini mulai bekerja pada tanggal 9 Agustus 1945 dan selekas mungkin menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan persiapan kemerdekaan, terutama soal Rencana UUD yang telah ada untuk disahkan. 

Pemerintahan Jepang di Tokyo, menjanjikan kemerdekaan Indonesia akan ditetapkan pada tanggal 24 Agustus 1945.

Sebelum PPKI bersidang, pada tanggal 6 Agustus 1945, Kota Hirosima telah dijatuhi bom atom oleh pihak Sekutu. 

Disusul kemudian tanggal 9 Agustus 1945, Kota Nagasaki juga dibom oleh Sekutu. Akibatnya Pemerintah Jepang bertekuk lutut dan menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. 

Disebabkan oleh hal tersebut maka janji Pemerintah Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia tidak dapat direalisasikan. 

Hal ini membuat para pemimpin dan golongan muda tidak bisa tinggal diam. Atas desakan golongan pemuda maka sebelum penyerahan tentara Jepang kepada Sekutu, pada tanggal 17 Agustus1945 dideklarasikan "Proklamasi Kemerdekaan Indonesia" oleh Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta. 

Dengan adanya Proklamasi Kemerdekaan ini, dapat dikatakan bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah KOO Pemerintah Jepang. Namun, dari hasil Aestranian serta kekuatan bangsa Indonesia sendiri itu sendiri.

2. Penetapan dan Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945

Negara Indonesia beserta tata-tata hukumnya berdiri pada tanggal 17 Agustus. Pendapat ini diakui oleh pemerintahan pada saat itu, pemerintahan Indonesia Serikat, maupun pada masa Pemerintahan Indonesia dengan Undang-Undang Dasar Sementara. 

Pendapat ini diakui oleh pemerintahan setelah proklamsi kemerdekaan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945, yaitu "Segala badan-badan negara dan peraturan yang ada sampai berdirinya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 selama belum diadakan yang baru, menurut Undang-Undang Dasar masih berlaku asal saja tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tersebut".

Pada saat Indonesia baru merdeka, bentuk ketatanegaraannya, alat-alat perlengkapan negara yang penting, daerah negara, warga negara, dan semua yang bersifat formal masih belum jelas, karena pada saat itu Indonesia belum mempunyai UUD. 

Walaupun pada saat itu Indonesia belum mempunyai UUD 1945, tidak mengurangi hakikat berdirinya negara. Untuk menyempurnakan negara Indonesia yang berdiri pada tanggal 17 Agustus 1945, maka pada tanggal 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) melakukan sidang.

Dalam sidangnya PPKI menetapkan serta mengesahkan Undang-Undang Dasar negara serta menetapkan Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai wakil presiden. 

Penetapan presiden dan wakilnya pada saat itu dilakukan secara aklamasi. Adapun Undang-Undang Dasar yang ditetapkan dan disahkan saat itu adalah Rencana Undang-Undang Dasar yang telah dirumuskan oleh Badan Penyelidiknya Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dengan mengalami perubahan serta penambahan.

Dengan sudah ditetapkan dan disahkan UUD 1945 sebagai hukum dasar negara dan terpilihnya presiden dan wakil presiden, maka secara formal negara Indonesia yang berdiri pada tanggal 17 Agustus 1945 telah memenuhi syarat sebagai negara dengan sebutan Negara Republik Indonesia.

B. UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SEBAGAI KONSTITUSI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

1. Sejarah Ketatanegaraan Indonesia Indonesia pernah memakai tiga macam konstitusi, yaitu

a. Undang-Undang Dasar 1945, berlaku antara 18 Agustus 1945 - 27 Desember1949

UUD 1945 yang berlaku pada saat itu terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh (16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan), serta Penjelasan.

Dalam kurun waktu 1945-1950, UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya, karena pada saat Indonesia masih dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. 

Maklumat Wakil Presiden Nomor X pada tanggal 16 Oktober 1945 memutuskan bahwa KNIP diserahi kekuasaan legislatif, karena MPR dan DPR belum terbentuk. Tanggal 14 November 1945 dibentuk Kabinet semi-presidensiel yang pertama, sehingga peristiwa ini merupakan perubahan sistem pemerintahan agar dianggap lebih demokratis.

b. Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949, berlaku antara 27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950

Pada tahun 1947 tentara Belanda mengadakan Agresi Militer I dan lanjutkan dengan Agresi Militer Il pada tahun 1948. 

Kedua agresi ini mendapat perhatian dunia sehingga PBB mengajak Indonesia dengan Belanda untuk melakukan perundingan. Pada tanggal 23 Agustus-2 November 1949 diadakan Konfrensi Meja Bundar di Deen Haag, Belanda. Konfrensi ini menghasilkan tiga kesepakatan, yaitu :
  1. Mendirikan Republik Indonesia Serikat (RIS).
  2. Penyerahan kedaulatan pada RIS yang berisi tiga hal, yaitu piagam penyerahan kedaulatan dari Kerajaan Belanda pada Pemerintahan RIS, status uni, dan persetujuan perpindahan.
  3. Mendirikan uni antara RIS dan Kerajaan Belanda.
Naskah Konstitusi RIS disusun bersama oleh delegasi Republik Indonesia dan BFO (Bijeenkomst voor Federal Overleg). 

Naskah rancangan UUD disepakati oleh kedua belah pihak untuk diberlakukan sebagai UUD RIS atau Konstitusi RIS. 

Konstitusi yang dimaksudkan hanya bersifat sementara karena lembaga yang membuat konstitusi tersebut tidak representatif. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 186 Konstitusi RIS, bahwa Konstituante bersama pemerintah selekas-lekasnya menetapkan konstitusi RIS.

c. Undang-Undang Dasar Sementara 1950, berlaku antara 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959 UUD 

Sementara disahkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (KNIP) pada tanggal 12 Agustus 1950, kemudian DPR dan Senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950. 

Selanjutnya naskah UUD ini diberlakukan secara resmi mulai tanggal 17 Agustus 1950. UUDS ini bersifat mengganti (renewal) sehingga isinya tidak hanya mencerminkan perubahan (amandemen) terhadap konstitusi RIS. 

UUDS 1950 ini bersifat sementara. Hal ini dapat terlihat jelas dalam rumusan Pasal D 34 yang mengharuskan konstituante bersama pemerintah segera menyusun UUD RI untuk menggantikan UUDS 1950. 

Tetapi sebelum konstituante belum sempat melaksanakan tugasnya untuk merumuskan UUD yang baru Presiden Soekarno telah menyimpulkan bahwa konstituante telah gagal dan atas dasar itu presiden mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan bahwa kembali ke UUD 1945.

d. Undang-undang Dasar 1945, 

Berlaku lagi sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sampai sekarang Sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sampai dengan 19 Oktober 1999 Indonesia menggunakan kembali UUD 1945. 

Selama Orde Baru Indonesia belum pernah mengalami perubahan UUD ataupun amanedemen UUD 1945. Baru setelah masa reformasi Indonesia mengamandemen UUD 1945.

e. Amandemen UUD 1945

Pada masa reformasi munCulah tuntutan untuk melakukan amandean terhadap UUD 1945. Tujuan dari amandemen tersebut adalah untuk menyempurnakan aturan dasar seperti ketatanegaraan, kedaulatan serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembagan aspirasi serta kebutuhan bangsa. Perubahan UUD 1945 dilakukan dengan kesepakatan di antaranya tidak mengubah Pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan susunan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mempertegas sistem presidensial.

Amandemen UUD 1945 terjadi dalam empat tahap, yaitu
  1. Amandemen pertama disahkan negara, hak asasi manusia, pada Tanggal 19 Oktober 1999.
  2. Amandemen kedua disahkan pada Tanggal 18 Agustus 2000.
  3. Amandemen ketiga disahkan pada Tanggal 9 November 2001. 
  4. Amandemen keempat disahkan pada Tanggal 10 Agustus 2002.
Setelah dilakukan 4 kali perubahan, UUD 1945 memiliki 16 bab, 37 pasal, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan.

2. Kedudukan UUD 1945

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang berlaku di Indonesia. Sebagai hukum dasar, UUD 1945 merupakan sumber hukum tertulis tertinggi dari seluruh produk hukum di Indonesia. 

Dengan demikian, setiap produk hukum yang ada di Indonesia, seperti undang-undang, peraturaturan pemerintah, peraturan presiden, dan lain sebagainya harus sesuai dengan ketentuan UUD 1945. Di mana muaranya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Tata urutan peraturan perundang-undangan pertama kali diatur dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, yang kemudian diperbaharui dengan Ketetapan MPR No. IlI1/MPR/2000, dan terakhir diatur dengan Undang-undang No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Di mana dalam pasal 7 diatur mengenai jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut.
  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
  3. Peraturan Pemerintah
  4. Peraturan Presiden
  5. Peraturan Daerah yang meliputi :
    • Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama dengan Gubernur.
    • Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota.
    • Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.

3. Fungsi dan Peranan UUD 1945

Dalam empat kurun waktu berlakunya UUD dengan ketiga macam UUD (UUD 1945, konstitusi RIS 1949, dan UUDS 1950) telah tercatat dalam sejarah. 

Secara teoritis pergantian tersebut telah membawa perubahan secara struktural dan mekanisme penyelenggaraan pemerintah negara dan kemungkinan lebih jauh ialah perubahan dasar filsafat dan tujuan negara, dan secara terbatas pada perubahan struktur, mekanisme, serta policy. 

Sehingga dasar filsafat negara kita tetap Pancasila dan tujuan pokoknya sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, yaitu
  1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
  2. Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
  3. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Adapun fungsi UUD 1945 adalah sebagai berikut.
  1. Pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. 
  2. Pedoman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.
  3. Alat kontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, dan pada akhirnya apakah norma-norma hukum tersebut bertentangan atau tidak dengan ketentuan UUD 1945.

C.HUBUNGAN DASAR NEGARA DENGAN KONSTITUSI NEGARA INDONESIA

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk. Suatu negara akan kokoh apabila konstitusi dan dasar negara yang menopang sesuai dengan kondisi dari masyarakat yang bersangkutan.

Oleh sebab itu dasar negara dan konstitusi harus dibangun oleh para pendiri negara yang sudah paham dengan karakteristik bangsa dan negaranya.

Dasar negara merupakan fundamen yang kokoh dan kuat serta bersumber dari pandangan hidup, sehingga dasar negara tersebut bisa diterima oleh seluruh masyarakat. 

Dengan mempunyai dasar negara maka penyelanggaraan pemerintah pada suatu negara akan menjadi baik dan teratur. Dengan demikian tujuan nasional akan tercapai.

Di Indonesia dasar negara yang digunakan sejak 18 Agustus 1945 adalah Pancasila dan rumusan Pancasila secara terperinci terdapat pada Pembukaan UUD 1945 alinea keempat. 

Pancasila dengan UUD 1945 mempunyai kaitan yang sangat berat. Hal tersebut ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945 aline IV yang menyatakan bahwa". dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradap, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam persmusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Dalam hal UUD yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu UUD 1945, UUD RIS, dan UUDS dalam semua pembukaan atau mukadimahnya mencantumkan Pancasila. 

Pancasila dijadikan sebagai dasar falsafah Negara Republik Indonesia,karena inti dari Pembukaan UUD 1945 pada alinea IV mencantumkan aspek penyelenggaraan-penyelenggaraan negara yang berdasarkan kepada dasar negara yaitu Pancasila. 

Kemudian nilai-nilai Pancasila menjiwai Proklamasi 17 Agustus 1945 yang diuraikan secara terperinci dalam Pembukaan UUD 1945 dan dijabarkan ke dalam pasal UUD 1945.

Pada 18 Agustus 1945 berdirilah secara resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mendapatkan pengakuan dari berbagai negara. 

Oleh karena itu UUD 1945 yang memuat nilai dasar Pancasila dijadikan landasan konstitusi rakyat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembukaan UUD 1945 memuat falsafah dasar negara Pancasila dan UUD 1945 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

CONTOH 50 SOAL TES CPNS MENGENAI UUD 1945 PART 1

Posting Komentar untuk "Tes Wawasan Kebangsaan ( TWK ) CPNS | UUD 1945 Part 1"